Archive for » December 7th, 2010 «

Jangan Pernah Beri Kesempatan

Tindak kriminal pencurian motor dan perampokan yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi membuat masyarakat resah, khususnya mereka yang berada di kawasan Jabodetabek. Pasalnya, tindak kriminal tersebut sering terjadi di kawasan Jabodetabek. Polda Metro Jaya terpaksa harus merevisi peta kawasan kriminal karena tindak kriminal yang terjadi sudah ‘pindah jalur’ dan semakin meluas. Dari empat kawasan penyangga kota Jakarta, kawasan Tangerang paling rawan. Untuk daerah Jakarta Raya, Jakarta Barat dan Timur paling rawan sebab tindak kriminal tersebut paling sering terjadi di daerah itu. Hal ini sangat berbeda dengan peta kawasan rawan kriminal yang dibuat sebelumnya oleh pihak Polda Metro Jaya.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kriminal, salah satunya adalah faktor perbedaan tingkat ekonomi yang mengarah pada tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Sebagian besar pelaku kriminal—khusunya curanmor dan perampokan adalah orang-orang yang sedang membutuhkan dana. Mereka adalah pengangguran yang tak memiliki pemasukan untuk menghidupi dirinya sendiri dan mungkin juga keluarganya. Fenomena ini menyebabkan kecemburuan sosial di kalangan masyrakat.

Selain itu, adanya kesempatan juga salah satu faktor adanya tindak kriminal. Biasanya para korban dari tindak kriminal ini adalah mereka yang ‘memberi’ kesempatan pada pelaku sehingga terjadilah tindak kriminal itu.

Tren terbaru di era ini, pelaku tindak kriminal menggunakan senjata yang berbeda dari biasanya—senjata tajam. Sekarang mereka lebih camggih lagi dengan menggunakan senjata api seperti pistol—baik yang rakitan maupun yang asli. Belum lagi alat-alat lain yang bersifat merusak keamanan aset kita. hal ini menyebabkan kerugian yang lebih besar, karena baik berhasil ataupun tidak tindak kriminal ini akan tetap merugikan. Ada kemungkinan pelaku akan menembak meski tidak mendapatkan barangnya sehingga bisa saja korban masuk rumah sakit atau bahakan masuk liang lahat.

Yah, intinya jangan sekali-kali kita lengah pada apaun disekitar kita, karena boleh jadi kejahatan ada di dekat kita, bahkan di rumah kita sendiri. Saling mengingatkan adalah tugas kita sesama manusia, karena harfiahnya manusia adalah lupa.

Febrynand Putra

Published in Media Indonesia Daily (Nov, 22 2010)

Manfaatkan Potensi Zakat untuk Menurunkan Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Z

akat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim di dunia ini. sebenarnya macam zakat ada banyak, tetapi yang biasa orang bicarakan adalah zakat di bulan Ramadhan sebagai pelengkap ibadah puasa, yakni zakat fitrah. Zakat yang dimaksud untuk dikelola adalah zakat fitrah dan zakat maal—yang kebanyakan didapat dari dana pendapatan masyarakat.

Sebenarnya apa hubungan zakat dan ekonomi—yang sebagian banyak orang memahami ekonomi itu ajaran barat yang sekuler? Pertanyaan ini dapat dengan mudah dijawab, sebab ekonomi berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia, termasuk kegiatan amaliyah yang perlu didukung oleh harta.

Ekonomi berhubungan dengan materi, yaitu harta yang dimiliki tiap-tiap individu. Dalam beribadah, umat muslim membutuhkan harta untuk menjalankannya. Sebagai contoh dalam keseharian, sholat yang membutuhkan pakaian yang tertutup yang telah disyariatkan Allah, begitupun juga zakat.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim mayoritas memiliki potensi zakat yang besar jika dikelola dengan profesional. Bahkan potensi itu dapat mengurangi tingkat kemiskinan penduduk Indonesia serta kelaparan secara tidak langsung.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyatakan bahwa dana zakat keseluruhan yang dikelola dari tahun 2007 hingga 2009 meningkat secara signifikan sehingga pada tahun 2009 dana itu mencapai Rp 1,2 Triliun.

Bank Pembanguna Asia (ADB) mengkaji prediksi dana zakat Indonesia pada tahun 2010 mencapai Rp 100 Triliun. Jika dilihat dari sisi ekonomi, dana zakat dapat menjadi salah satu buffer power perekonomian Indonesia.

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan.

Zakat menjadi tambahan pendapatan bagi para fakir miskin. Mereka dapat membeli barang-barang kebutuhan pokok sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap barang-barang kebutuhan pokok.

Di sisi lain, zakat juga dapat merangsang investasi karena dana tabungan masyarakat terkikis dan beredar. Dengan meningkatnya investasi maka sistem mikroekonomi dan makroekonomi mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi juga akan meningkat.

Namun sangat disayangkan, badan pengelola zakat di Indonesia belum terpadu, sehingga pengelolaan dana zakat belum maksimal. Untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat, dibutuhkan koordinasi terpadu tidak hanya dari pemerintah, tetapi pihak swasta juga. Selain itu, pihak perbankan syariah dan LSM mempunyai daya pendekatan yang lebih pada masyarakat ketimbang perusahaan swasta lain.

Di sisi lain, para wajib zakat juga memiliki kesadaran yang rendah akan zakat yang harusnya mereka keluarkan jika sudah sampai nishab (syarat waktu zakat). Masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pelaksanaan zakat, hikmah dan tujuan zakat itu sendiri. Padahal menolak zakat berarti mengingkari agama.

Mungkin kita perlu melihat dan meninjau lebih dekat lagi—walaupun sudah dekat, bagaimana sistem zakat di negara tetangga, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Malaysia menetapkan sistem two-in-one, di mana jika kita sudah membayar zakat, maka tidak perlu lagi membayar pajak—jika biaya pajak sama dengan zakat yang dibayarkan. Sebagai contoh, jika biaya pajak sebesar RM 2000 dan seseorang telah membayar zakat sebesar RM 1700, maka biaya pajak yang harus dibayar adalah RM 300.

Sistem distribusi dan pascadistribusi di Brunei bisa diacungi jempol. Pemberian dana zakat benar-benar sesuai sasaran dan pengambilan dana dilakukan di bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai mitra. Setiap bulannya, tiap keluarga miskin hanya diperbolehkan mengambil dana di bank hanya 1/60, 1/48, 1/36, atau 1/12 sesuai tingkat kemiskinan kepala keluarga tersebut. Dana pengeluaran perbulan hanya digunakan untuk menutupi biaya pengeluaran makanan, minuman, biaya sehari-hari, biaya sekolah, dan biaya sewa rumah.  Dengan begitu pengelolaan zakat akan lebih optimal.

Dengan harapan dana zakat yang seharusnya tinggi ini, pemerintah harus lebih memperhatikan lebih intensif karena pengaruhnya sangat besar terutama di bidang ekonomi.

Cat Ulang Tembok Hukum yang Terkelupas

Cat tembok hukum di Indonesia semakin lama semakin terkelupas dan memperlihatkan belangnya. Dengan kalimat lain, kebrobokan hukum di negeri ini kian memprihatinkan. Semakin lama semakin memperlihatkan lunturnya kekuatan hukum di negeri ini. Ironisnya, kelunturan itu banyak disebabkan oleh manusia-manusia jajaran atas dan menengah pemerintaha—termasuk koloninya.

Kasus yang baru-baru ini menggemparkan masyarakat dan membingung-kan sejumlah tokoh dari berbagai kalangan membuat hukum Indonesia sangat buruk di mata(nya) sendiri, bahkan di mata dunia. Kasus ketidakberadaan Gayus Tambunan, terdakwa kasus suap dan mafia pajak di selnya dan munculnya ia di tribun penonton di turnamen tenis wanita internasional di Nusa Dua, Bali membuat sejumlah headline surat kabar dipenuhi dengan foto wajah (mirip) dirinya yang menggunakan rambut wig dan kacamata.

Hal ini tidak hanya membuat jutaan masyarakat geram akan dirinya, tetapi presiden RI, Susilo bambang Yudhoyono pun ikut geram. Kasus ini benar-benar mencoreng citra hukum Indonesia.

Sebenarnya, kasus ‘kecolongan’ ini sudah sering terjadi di lingkungan hukum kita. Permasalahannya sejauh mana pihak penegak hukum dan perangkat lain yang harusnya tak hanya menegakkan tapi juga menjaga serta berkomitmen terhadap hukum Indonesia agar aparat hukum tak semena-mena mempermainkan dan dipermainkan. Masalah lain ialah beberapa mata aparat penegak hukum mudah tertutup dengan uang panas. Inilah penyumbang utama kebobrokan aparat.

Tetapi masalah hukum dan kenegaraan adalah masalah rakyat juga. Tembok hukum harus dicat ulang dengan warna baru. Undang-undang dan sanksi hukum harus benar-benar direvitalisasi dan ditegakkan untuk siapa saja tanpa memandang status. Kerjasama yang sinergis antara aparat dan rakyat akan membuahkan keadaan yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Agama serta moral etika kemanusiaan harus menjadi pondasi tiap orang minimal untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari godaan dan ancaman.